KODE ETIK PNS KEMENKUMHAM

1. Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai baik dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
2. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, dan/atau perbuatan Pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik

Kode Etik Pegawai bertujuan untuk:

a. mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa, dan bernegara;

c. menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang harmonis dan kondusif; dan

d. meningkatkan etos kerja, kualitas kerja, dan perilaku yang profesional.

Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai meliputi:

a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

c. semangat nasionalisme;

d. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;

e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;

g. tidak diskriminatif;

h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; dan

i. semangat jiwa korps.

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai wajib bersikap dan berpedoman pada:

a. etika dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan;

• melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
• mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
• menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
• menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
• akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
• tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah
• menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif;
• tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar; dan
• menghormati, memajukan, memenuhi, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. etika dalam berorganisasi;

• melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• menjaga informasi yang bersifat rahasia;
• melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
• membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
• menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
• memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
• patuh dan taat terhadap standar operasional prosedur dan sasaran kerja pegawai;
• mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
• berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
• bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas;
• melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab; dan
• tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan citra instansi.

c. etika dalam bermasyarakat;

• mewujudkan pola hidup sederhana;
• memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih serta tanpa unsur pemaksaan;
• memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
• tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
• berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas; dan
• tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil.

d. etika dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat;

• mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan;
• tidak mencari keuntungan pribadi dalam bentuk apapun;
• memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• menolak segala imbalan atau janji dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas;
• memberikan pelayanan yang profesional, responsif, tepat sasaran, terbuka, tepat waktu, taat aturan, dan adil serta tidak diskriminatif; dan
• terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan, dan pengawasan masyarakat.

e. etika dalam melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum;

• menghormati dan menghargai kesetaraan profesi:

1. menjalin kerja sama secara bertanggung jawab; dan
2. memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan standar prosedur pelayanan yang telah ditetapkan.

• menjaga kehormatan dan kewibawaan profesi:

1. bersikap ramah dan sopan namun tetap tegas dalam menegakkan aturan; dan
2. tidak mengeluarkan ucapan atau melakukan perbuatan yang dapat merendahkan diri sendiri ataupun instansi.

f. etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil; dan

• menghormati sesama Pegawai Negeri Sipil yang memeluk agama atau kepercayaan yang berbeda;
• memelihara persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil;
• menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antarinstansi;
• menghargai perbedaan pendapat;
• menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;
• menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil; dan
• mewujudkan solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dengan berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia untuk memperjuangkan hak-haknya.

g. etika terhadap diri sendiri,

• jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
• bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
• menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
• berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
• memiliki daya juang yang tinggi;
• memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
• menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; 
• berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan; 
• tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme; 
• tidak melakukan perzinahan, prostitusi, dan perjudian; 
• tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika, dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan 
• tidak memasuki tempat yang dapat mencemarkan atau menurunkan harkat dan martabat Pegawai, kecuali atas perintah jabatan.