PERATURAN TERKAIT

UNDANG UNDANG
UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (unduh disini)

PERATURAN PEMERINTAH

1. PP 31 th 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (unduh disini) 
2. PP 32 th 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (unduh disini) 
3. PP 57 th 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (unduh disini) 
4. PP 58 th 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan tahanan (unduh disini) 
5. PP 137 th 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa  (unduh disini) 
6. PP 28 th 2006 tentang  perubahan peraturan pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan (unduh disini)
7. PP No. 99 Tahun 2012 Tentang  perubahan kedua atas peraturan pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan (unduh disini)

KEPUTUSAN PRESIDEN
Kepres 174 Th 1999 tentang Remisi (unduh disini)

PENETAPAN PRESIDEN
Penpres No.2 Th 1964 tentang Pelaksnaan Hukuman Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan dilingkungan Peradilan Umum dan Militer (unduh disini)

PERATURAN MENTERI
Permen  1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tatib Rutan (unduh disini)

KEPUTUSAN  MENTERI

1. Kepmen Th 1985 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan (unduh disini) 
2. Kepmen Th 1985 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rutan Dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (unduh disini) 
3. Kepmen Th 1988 tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah
4. Kepmen Th 1990 tentang Dana Penunjang Narapidana dan Insentif Karya Narapidana (unduh disini) 
5. Kepmen Th 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan (unduh disini) 
6. Kepmen Th 1991 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana (unduh disini) 
7. Kepmen Th 1991 tentang Petunjuk Pemindahan Narapidana Anak dan Tahanan (unduh disini) 
8. Kepmen Th 1991 tentang Pola Penyelenggaraan Kelompok Belajar Paket A Dan Kelompok Belajar Usaha Bagi Narapidana (unduh disini) 
9. Kepmen Th 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas (unduh disini) 
10. Kepmen Th 1999 tentang Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan (unduh disini) 
11. Kepmen Th 1999 tentang Pelaksanaan Kepres No.174 Th 1999 tentang Remisi (unduh disini) 
12. Kepmen Th 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus Pada Hari Natal Th 1999 Dan Hari Raya Idul Fitri 1 Syahwal 1420 H Th 2000 (unduh disini) 
13. Kepmen Th 2000 tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana Dan Anak Pidana (unduh disini) 
14. Kepmen Th 2000 tentang Tata Cara Permohonan Pengajuan Remisi Pengajuan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara (unduh disini) 
15. Kepmen Th 2001 tentang Remisi Khusus Yang Tertunda Dan Remisi Khusus Bersyarat Serta Remisi Tambahan (unduh disini) 
16. kepmen Th 2003 tentang Pola Bangunan unit Pelaksana Tehknis Pemasyarakatan (unduh disini) 
17. Kepmenkeh Th 1983 tentang Penetapan Lapas Tertentu Sebagai Rutan (unduh disini) 
18. Kepmenkeh Th 1997 tentang Perubahan Kepmenkeh Orta Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (unduh disini)

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA

1. SKB MenKeh MenKeu Th 2003 tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak Yang Disandera di RUTAN Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (unduh disini) 
2. SKB Th 1984 tentang Kerja Sama Dalam Penyelenggaraan Program Latihan Kerja Bagi Narapidana Serta Rehabilitasi (unduh disini) 
3. SKB Th 1985 tentang Kerja Sama Dalam Penyelenggaraan Program Latihan Tenaga Kerja Industrial Dan Pemasaran Hasil Produksi Narapidana (unduh disini) 
4. SKB Th 1987 tentang Pembinaan Upaya Kesehatan Masyarakat di RUTAN dan LAPAS (unduh disini)

KEPUTUSAN DITJEN PEMASYARAKATAN
Kepditjen Th 1992 Petunjuk Pelaksnaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas (unduh disini)

SURAT EDARAN DITJEN PEMASYARAKATAN

1. SE 1992 tentang Syarat Tambahan Asimilasi Cuti Menjelang Bebas dan Pembebasan Bersyarat (unduh disini) 
2. SE 1994 tentang Syarat Subtanstif Asimilasi Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas (unduh disini) 
3. SE 1999 Peningkatan Pemberian Pembebasan Bersyarat (unduh disini) 
4. SE 2004 tentang Bebas Peredaran Uang (unduh disini) 
5. SE ditjen 1997 tentang Hari atau Tanggal Dimulainya Pidana Dijalankan Dalam Kaitannya Perhitungan Pengurangan Masa Menjalani Pidana (Remisi) (unduh disini) 
6. SE ditjen 2001 tentang Penjelasan Remisi Khusus Yang Tertunda dan Remisi Khusus Bersyarat Serta Remisi Tambahan (unduh disini) 
7. SE PERATURAN DIRJEN PAS NO. PAS-132.OT.03.01 TAHUN 2010 Tentang Syarat dan Tata cara pelaksanaan Assimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat serta Pemberian Remisi terhadap narapidana yang dipidana pokok juga pidana tambahan membayar uang pengganti (unduh disini)
8. Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan (unduh disini)

sumber : www.icjr.or.id , www.ditjenpas.go.id